Wawako Buka Sosialisasi Penanganan Inflasi Daerah yang Diinisiasi BPKP

Daerah134 Dilihat

Lubuklimggau.Jurnalissilampari.com-Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar membuka acara sosialiasi penanganan inflasi daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Lubuklinggau tahun 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Cinema Hall Bukit Sulap, Lt.5 Kantor Walikota Lubuklinggau, Jumat (3/2/2023).

Sebelum menuju Auditorium Lt.5 Kantor Walikota Lubuklinggau, tim dari BPKP melakukan diskusi bersama wakil Wali kota, didampingi Sekda, H Imam Senen, serta beberapa Kepala OPD yang sempat hadir. 

Dalam sambutannya, H Sulaiman Kohar menyampaikan selamat datang kepada tim perwakilan BPKP di Kota Lubuklinggau. 

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Ketua TIPD Kota Lubuklinggau terus melakukan pemantauan harga bahan pokok di Kota Lubuklinggau dan pada saat tertentu, pemerintah bekerjasama dengan satgas pangan dari kepolisian melaksanakan operasi pasar murah dan kegiatan lainnya guna menekan angka inflasi.

Ia juga mengungkapkan program Gubernur Sumatera Selatan (SUmsel) yaitu Sumsel Mandiri Pangan sangat bermanfaat dalam upaya penurunan angka inflasi di Sumsel khususnya di Kota Lubuklinggau.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, Dr H Arman Sahri R. Harahap, dalam kesempatan itu menyampaikan paparan terkait evaluasi efektivitas kegiatan pengendalian inflasi daerah. 

Dalam materinya, dia mengatakan turunnya angka inflasi di Indonesia tidak lepas dari angka inflasi di daerah. Oleh karena itu penanganan inflasi di daerah sangatlah penting. 

Salah satu faktor penyebab inflasi pada 2022 antara lain kelangkaan minyak goreng, pemerintah dalam hal ini Presiden melalui Mensesneg memerintahkan untuk mengatasi proses distribusi minyak goreng di Indonesia sehingga tidak ada lagi penimbunan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. 

Kemudian perang antara Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung selesai juga membuat kestabilan politik dan ekonomi dunia menjadi tidak stabil.

Pada tahun ini dirinya berharap, Pemkot Lubuklinggau dapat menjadi piloting pengawasan penanganan inflasi di daerah oleh BPKP. Dari kegiatan ini TIPD Kota Lubuklinggau diharapkan dapat melaksanakan penanganan Inflasi dengan baik dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. 

Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe yang menyempatkan diri hadir di acara itu setelah menghadiri acara kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau menyampaikan 

apresiasi dan terima kasih kepada Perwakilan BPKP yang sudah datang langsung di Kota Lubuklinggau untuk melakukan pengawasan angka inflasi di Kota Lubuklinggau. 

Menurut Wako, fokus utama penanganan inflasi di Kota Lubuklinggau antara lain penanganan kemiskinan ekstrim dan pencegahan stunting.

Pada 2022 Kota Lubuklinggau sudah dapat menurunkan angka Kemiskinan ekstrim di Kota Lubuklinggau dan Lubuklinggau menjadi salah satu daerah terbaik dalam pencegahan stunting di Sumatera Selatan. 

Turut hadir,  BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Saud Parulian, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Setda, Kepala OPD, serta para pejabat Pemkot Lubuklinggau. (Septian Ad/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *